Fakta Dibalik Kompleks Balai Kota Jakarta

Gedung Balai Kota Jakarta yang kini menjadi kantor Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ini memiliki sejarah panjang. Tidak semua gubernur yang pernah menjabat berkantor di sini. Gedung peninggalan kolonial Belanda ini menjadi saksi bisu sejarah pemerintahan Kota Jakarta. Yuk, simak 8 faktanya di artikel berikut!

1. Sebelum menempati gedung yang sekarang, kantor pemerintahan Kota Jakarta mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Berawal dari De Oude Stadhuis yang sekarang dikenal dengan Museum Fatahillah pada tahun 1905, kemudian pindah ke Tanah Abang West yang sekarang adalah Jl. Abdul Muis No. 35 pada tahun 1913, hingga akhirnya pindah ke gedung yang sekarang terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9.
2. Awalnya saat era kolonialisme Belanda, Gedung Balai Kota bernama Gemeente Batavia. Kemudian saat Jepang berkuasa pada tahun 1942-1945, kepemilikan gedung ini beralih dan juga berganti nama menjadi Djakarta Tokubetsu Shi. Setelah kemerdekaan, kantor pemerintahan ini kembali berganti nama menjadi Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan Walikota Soewirjo sebagai walikota pertama.
3. Sempat mengalami pergolakan akibat Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, Soewirjo serta pejabat Jakarta ditangkap dan diusir dari pemerintahan kota hingga pemerintahan kota kembali berganti nama menjadi Stad Gemeente Djakarta yang dipakai hingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.
4. Pada masa jabatan Sumarno di tahun 1960, Jakarta mendapat kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I. Hal itu membuat nama pemerintahan Jakarta kembali berganti dari Kotapraja Djakarta Raja menjadi Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta. Yang sekarang kita kenal dengan nama DKI Jakarta setelah ejaannya disempurnakan.
5. Sejak tahun 1969, kompleks ini terus mengalami perkembangan dengan membangun gedung-gedung tambahan yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti ruang sidang dan ruang kerja yang dibagi menjadi beberapa blok.
6. Tahun 1972, Pemerintah DKI membangun gedung baru dengan 24 lantai yang kini dikenal dengan Gedung Blok G. Pembangunan ini juga menjadi proyek percontohan bagi pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
7. Masih di tahun 1972, kompleks ini mengalami perluasan hingga ke Jalan Kebon Sirih. Adapun gedung-gedung baru tersebut adalah Gedung Blok H untuk Dinas Pendapatan Daerah dan Kas Daerah, serta Gedung Blok D dan Blok F untuk Perkantoran dan Sarana Kantor seperti bank dan pemadam kebakaran.
8. Hingga pada tahun 1982 Pemerintah DKI Jakarta membangun gedung DPRD DKI yang menghadap ke Jalan Kebon Sirih yang masih berdiri hingga sekarang.